peraturan bersama, diantara komisi pemilihan publik (kpu) serta komisi penyiaran indonesia (kpi), mengenai pelaksanaan kampanye media massa batal dibentuk sebab akan pengaturan itu mau diperkuat selama peraturan kpu, tutur anggota kpi pusat idy muzayyad, rabu.
tadi dipertimbangkan, mumpung pkpu nomor 1 tahun 2013 direvisi, dengan begini nanti dijelaskan di sini saja, kata anggota kpi idy muzayyad usai bertemu komisioner kpu selama jakarta, rabu.
kpi berhadapan kpu, rabu, guna membahas tentang perbaikan pkpu nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu.
dari hasil pertemuan itu diperoleh kesepakatan untuk mencabut ayat 4 pasal 45 juga berbagai ayat dalam pasal 46 di pkpu nomor 1 tahun 2013.
Informasi Lainnya:
sementara itu, ayat 2 pasal 45 mau diperbaiki melalui penguatan kewenangan lembaga pers, kpi dan dewan pers, untuk menangani media massa yang melanggar peraturan kampanye.
kami mau tetap berpatokan selama undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan menyepakati beberapa hal terkait penafsiran selama hal ditermpakannya kampanye di penyiaran, tuturnya.
menurut dia, pkpu perihal penyelenggaraan kampanye usah mendapat tambahan pasal mengenai pembatasan kampanye.
berkaitan melalui perubahan pasal peraturan itu, pkpu nomor 1 tahun 2013 mau disempurnakan, terlebih berkaitan dengan pemberitaan, penyiaran serta promo selama masa kampanye terbuka.
kpu serta kpi juga berencana menggarap pertemuan melalui dewan pers, rabu sore, untuk membahas mengenai peraturan pemberitaan media massa cetak serta daring.
usai mendapatkan kesepakatan dengan kpi serta dewan pers, kpu ingin mengadakan rapat pleno guna menentukan revisi pkpu soal kampanye.
dalam pelaksanaan pengawasan tenntang media massa pada waktu kampanye, kewenangan penanganan media cetak juga daring hendak ditangani dengan dewan pers, sementara media penyiaran oleh kpi.
kpi sendiri ingin tinggal di pedoman pelaku penyiaran dan standar website siaran (p3sps). pencabutan ijin penyiaran berada selama kementerian komunikasi serta Informasi (kemkominfo) merujuk dalam uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.