kementerian pertahanan mau mengembangkan pusat pertahanan siber ataupun cyber defence supaya memelihara kedaulatan juga keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) daripada kejahatan dunia maya.
hal itu terungkap ketika menteri pertahanan purnomo yusgiantoro berhadapan melalui menteri komunikasi serta info tifatul sembiring dalam kantor kemenkominfo, jakarta, selasa sore.
kami minta saran terhadap kemenkominfo agar mengembangkan `cyber defence` sebab kementerian ini yang miliki kapasitas mengembangkan `cyber security`, tutur menhan usai bertemu menkominfo tifatul sembiring.
pembangunan pertahanan siber tersebut, kata dia, dan melibatkan tiga angkatan, yakni tni angkatan darat, tni angkatan laut, dan tni angkatan udara. kemkominfo mau membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusianya.
menurut purnomo, ancaman serius pada kedaulatan melalui dunia maya telah belum tampak. banyak upaya ancaman dan di ini terjadi, tapi belum dikategorikan sebagai ancaman pertahanan negara.
Baca Juga: Mencari Dealer Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda
sifatnya masih mikro tapi kita tetap harus berhati-hati, katanya.
menkominfo, tifatul sembiring, menyatakan, serangan ke dunia maya cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. dimana tercatat, banyak sebanyak 36,6 juta kali serangan kepada indonesia, dan ada besar adalah ekonomi.
agar tingkat keamanan siber kuat dengan demikian kita mesti berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga negara yang lain, katanya.
saat ini kemkominfo sedang menyiapkan sebuah badan bernama `national cyber security` supaya mengantisipasi ancaman para peretas. badan ini mau menaungi seluruh cyber defence yang dikembangkan kementerian dan lembaga.
selain kemhan dan tni, banyak lembaga lain yang dilibatkan, diantara lain, polri, badan intelijen negara (bin), lembaga sandi negara, badan narkotika nasional (bnn), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) juga instansi dan terkait langsung dengan masalah keamanan, termasuk instansi dan mengurusi persoalan publik semisal bandara, bursa efek dan lainnya.